Nasional – Ada keuntungan yang tampak besar karena sebagian kerugiannya dibayar orang lain. Dalam pembukaan lahan dengan cara membakar, penghematan biaya di satu tempat dapat berubah menjadi ongkos berobat, hilangnya penghasilan, dan udara kotor di tempat lain.

Orang yang menikmati hasilnya belum tentu orang yang harus menanggung sesaknya.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membawa kita pada pertanyaan yang tidak nyaman: sampai sejauh mana manusia bersedia merusak tempat hidupnya sendiri demi keuntungan?

Persoalan ini sedang kita hadapi. Dalam prakiraan cuaca periode 13–19 Oktober 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebaran asap yang mencakup wilayah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kondisi kering yang masih berlangsung turut meningkatkan potensi karhutla, terutama di daerah yang lama tidak mendapatkan hujan.

Namun, menjelaskan kondisi cuaca baru menjawab sebagian persoalan. Kita juga perlu memeriksa tindakan manusia yang membuat lahan mudah terbakar, sumber api, dan kegagalan mencegahnya meluas.

Keserakahan muncul ketika kerusakan yang sudah diketahui tetap dianggap sebagai ongkos yang pantas ditanggung demi keuntungan. Lahan dibuka dengan cara murah, sementara kesehatan warga dan pemulihan lingkungan diletakkan di luar hitungan.

Padahal, ongkos itu tetap ada. Seseorang harus membayarnya.

Dalam artikel yang diterbitkan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, paparan asap disebut dapat menimbulkan atau memperburuk batuk, sesak napas, iritasi mata, dan gangguan pernapasan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit kronis termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih.

Di balik penjelasan kesehatan itu, ada kehidupan sehari-hari yang terganggu. Ada keluarga yang harus membagi uang belanja untuk membeli obat. Ada pekerja yang sulit menghindari udara tercemar karena penghasilannya bergantung pada kegiatan di luar rumah. Bagi mereka, anjuran mengurangi aktivitas di luar ruangan berhadapan langsung dengan kebutuhan mencari nafkah.

Tentu, penyebab setiap kebakaran harus diperiksa berdasarkan bukti. Kelalaian, tekanan ekonomi, kondisi lahan, dan tindakan yang disengaja memerlukan penanganan sesuai persoalannya. Menyebut semua orang serakah justru dapat menutupi siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana kebakaran itu sebenarnya terjadi.

Pemeriksaan juga harus menjangkau pihak yang menguasai lahan, mengambil keputusan, memperoleh manfaat, dan berkewajiban melakukan pencegahan. Tanggung jawab tidak boleh berhenti pada orang yang paling mudah ditemukan di lapangan.

Pemerintah sendiri telah menyatakan penolakan terhadap pembukaan lahan dengan api.

“Kami tidak memberi ruang bagi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar,” kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, dikutip dari siaran pers KLH/BPLH pada Rabu (12/08/2026).

Pernyataan itu perlu diuji melalui pelaksanaannya. Warga berhak mengetahui hasil pemeriksaan kebakaran, tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terbukti, serta pemulihan yang benar-benar dikerjakan. Ketegasan memperoleh makna ketika ada akibat nyata bagi pihak yang merusak.

Petugas pemadam, relawan, dan tenaga kesehatan layak mendapat dukungan penuh. Kerja mereka seharusnya disertai pencegahan yang membuat beban penanganan semakin ringan. Membiarkan sumber persoalan bertahan berarti terus menempatkan keselamatan warga dan petugas dalam risiko.

Di tengah semua itu, kita perlu meninjau kembali cara memandang kekayaan alam. Hutan memiliki nilai sebelum kayunya dijual. Sungai berguna jauh sebelum airnya dihitung sebagai kebutuhan industri. Tanah menopang kehidupan yang tidak seluruhnya tercatat dalam laporan keuangan.

Sebagai renungan, peringatannya dapat kita rumuskan begini:

“Ketika pohon terakhir dibakar, emas terakhir ditambang, dan sungai terakhir dikotori, kita baru sadar bahwa uang tidak bisa dimakan.”

Kalimat itu terasa keras karena menyentuh sesuatu yang kerap dilupakan: uang memperoleh kegunaannya di tengah kehidupan yang masih bisa berlangsung. Kita dapat membeli pangan selama masih ada tanah, air, dan orang yang mampu memproduksinya. Kita dapat membayar pengobatan, tetapi kesehatan yang telanjur rusak tidak selalu pulih seperti semula.

Maka, pertanyaan tentang pembangunan perlu mencakup siapa yang menerima keuntungan dan siapa yang menanggung kerugiannya. Pertumbuhan yang membuat warga kehilangan udara bersih menyisakan persoalan yang tidak dapat dibereskan hanya dengan angka pendapatan.

Asap karhutla mengingatkan kita bahwa keputusan atas sebidang lahan dapat memasuki rumah orang lain, mengganggu pekerjaan mereka, dan merusak kesehatan mereka. Batas kepemilikan tanah tidak membatasi akibat kebakaran.

Kita masih memiliki kesempatan untuk berubah sebelum peringatan tentang pohon dan sungai terakhir menjadi kenyataan. Kesempatan itu menuntut keberanian untuk membatasi keuntungan yang diperoleh melalui perusakan, menegakkan tanggung jawab, dan melindungi ruang hidup bersama.

Jangan sampai kita berhasil mengumpulkan kekayaan, lalu kehilangan tempat yang layak untuk menikmatinya.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *