Kericuhan Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman
Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh diwarnai kericuhan. Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat tetap tenang dan menjaga perdamaian yang telah tercipta.
Duka Flores: 38 Korban Meninggal Akibat Gempa Magnitudo 7,7 dan Ratusan Gempa Susulan
Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, NTT, menyebabkan 38 orang meninggal dunia. BNPB dan petugas gabungan masih terus melakukan pendataan serta verifikasi data.
Siap-siap! Rekrutmen Sekolah Kedinasan 2026 Resmi Dibuka dengan 4.770 Kuota, Cek Incaranmu Sekarang
Pemerintah resmi membuka rekrutmen CPNS 2026 jalur sekolah kedinasan dengan 4.770 formasi. Simak jadwal, rincian instansi, dan ketentuannya di sini.
Kande-Kandena To Palopo Warnai Lomba Senam Kreasi
Wali Kota Palopo Naili Trisal membuka Lomba Senam Kreasi Kande-Kandena To Palopo untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat dalam rangka HUT ke-81 RI.
Gempa Kuat Guncang Flores, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami
BMKG menetapkan sejumlah wilayah di NTT, Sulsel, dan NTB dalam status siaga serta waspada tsunami usai gempa M7,7 di Flores.
Sinergi Pemkot Palopo dan BPS Perkuat Data Statistik untuk Pembangunan Daerah
Wali Kota Palopo Naili Trisal memperkuat sinergi dengan BPS untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah berbasis data statistik yang akurat dan tepat sasaran.
HUT Ke-81 RI, Anak-Anak TK Palopo Tampil Penuh Kreativitas
Sebanyak 112 peserta TK di Kota Palopo meriahkan HUT ke-81 RI dengan karnaval unik yang melibatkan orang tua untuk menanamkan nilai nasionalisme sejak dini.
Pemkot Palopo Gelar Senam dan Kerja Bakti Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI
Pemkot Palopo meriahkan HUT ke-81 RI dengan senam bersama, kerja bakti, dan pembagian bendera Merah Putih untuk membangkitkan semangat nasionalisme warga.
Pengerukan Sedimen Intake Batupapan, Distribusi Air Perumda TM Palopo Terganggu 6 Jam
Palopo – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mangkaluku Kota Palopo akan melakukan pengerukan sedimen pada...
Mahkamah Konstitusi Pertegas Aturan Delik Aduan Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden
MK tegaskan hanya Presiden atau Wakil Presiden yang berhak mengadukan kasus penghinaan. Pihak ketiga tidak boleh lagi menginisiasi proses pidana atas nama negara.
