Nasional – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan lapisan perusahaan, termasuk anak dan cucu usaha di Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya.
Kebijakan itu diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan negara.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (09/08/2026).
Baca Juga:
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri termasuk dalam jajaran yang mengikuti pertemuan tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan struktur perusahaan yang memiliki terlalu banyak lapisan menjadi salah satu perhatian Presiden.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” kata Teddy, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden.
Baca Juga:
Menurut Teddy, penyederhanaan struktur tersebut bukan semata-mata untuk mengurangi jumlah badan usaha.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” ujarnya.
Pertamina dan PLN mendapat perhatian khusus karena keduanya merupakan perusahaan negara besar dengan struktur usaha yang terdiri atas berbagai entitas dan unit bisnis.
Baca Juga:
Namun, hingga Senin (10/08/2026), pemerintah belum mengumumkan daftar anak atau cucu perusahaan Pertamina dan PLN yang akan dilebur, didivestasikan, dibubarkan, maupun dipertahankan.
Jadwal rinci pelaksanaan perampingan tersebut juga belum dipublikasikan.
Instruksi Prabowo melanjutkan agenda transformasi BUMN yang telah berjalan melalui Badan Pengaturan BUMN dan Danantara Indonesia.
Baca Juga:
Kepala BP BUMN Dony Oskaria mencatat sebanyak 274 perusahaan telah menjalani proses streamlining per 31 Juli 2026.
“Kami laporkan sebelumnya bagaimana kami melakukan streamlining. Nah, hasilnya sekarang sudah 274 perusahaan yang kita lakukan streamlining,” kata Dony dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA.
Angka 274 tersebut perlu dibedakan dengan jumlah perusahaan yang benar-benar ditutup.
Baca Juga:
Dalam proses transformasi BUMN, penataan dapat dilakukan melalui sejumlah skema, mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, merger, divestasi hingga pembubaran.
Danantara sendiri menyebut transformasi BUMN dilaksanakan melalui streamlining, merger, likuidasi, dan divestasi strategis untuk membuat perusahaan negara lebih fokus dan efisien.
Sebelumnya, pada Mei 2026, BP BUMN mencatat baru 180 perusahaan yang telah ditata.
Baca Juga:
Kala itu, Dony menyebut penataan dilakukan agar masing-masing entitas fokus pada bisnis inti, mengurangi tumpang tindih usaha, dan memiliki peran yang lebih jelas.
Artinya, jumlah perusahaan yang masuk proses penataan bertambah dari 180 menjadi 274 hanya dalam beberapa bulan.
“Arahan-arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar seperti Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga,” kata CEO Danantara Rosan Roeslani, sebagaimana dikutip ANTARA dari keterangannya di Istana Kepresidenan pada Kamis (06/08/2026).
Baca Juga:
Persoalan banyaknya lapisan perusahaan BUMN sebenarnya sudah beberapa kali disinggung Prabowo.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Juli lalu, Presiden mengatakan pemerintah menerima laporan terdapat 1.077 perusahaan dan entitas dalam ekosistem BUMN.
Ia mempertanyakan keberadaan anak, cucu, bahkan cicit perusahaan dalam struktur tersebut.
Baca Juga:
“Waktu saya jadi Presiden, saya diberi laporan, BUMN itu jumlahnya 1.077, dan ini harus kita cek lagi. Ada BUMN yang bikin anak perusahaan, dia bikin lagi cucu perusahaan, dia bikin lagi cicit perusahaan,” kata Prabowo dalam taklimat Sidang Kabinet Paripurna, dikutip dari dokumentasi Sekretariat Presiden.
Pemerintah kemudian melakukan penutupan, merger, dan konsolidasi terhadap sekitar 250 entitas hingga akhir Juli.
Menurut laporan yang diterima Presiden, penataan terhadap 250 entitas tersebut berpotensi menghemat biaya rutin atau overhead cost sekitar Rp50 triliun.
Baca Juga:
Penghematan disebut berasal dari berkurangnya biaya direksi dan komisaris, sewa gedung, listrik, transportasi, serta pengeluaran operasional lainnya.
“Mereka laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun,” kata Prabowo.
Presiden juga memperkirakan penghematan dapat meningkat hingga kisaran Rp70 triliun-Rp80 triliun apabila proses konsolidasi berlanjut sampai akhir tahun.
Baca Juga:
Perintah terbaru Prabowo menunjukkan tahap transformasi berikutnya mulai menyasar lebih dalam struktur perusahaan besar, bukan hanya mengurangi jumlah BUMN pada tingkat induk.
Jika dijalankan sesuai tujuan pemerintah, pengurangan lapisan perusahaan dapat memangkas jalur birokrasi korporasi.
Keputusan yang sebelumnya harus melewati beberapa tingkat anak hingga cucu perusahaan diharapkan dapat dilakukan melalui struktur yang lebih sederhana.
Baca Juga:
Pemerintah juga berharap fungsi bisnis yang tumpang tindih dapat dikurangi.
Dari sisi biaya, konsolidasi juga berpotensi mengurangi kebutuhan terhadap struktur direksi, komisaris, kantor, dan biaya administrasi pada entitas yang dilebur atau dibubarkan.
Penghematan Rp50 triliun yang sebelumnya disampaikan Prabowo menjadi gambaran skala efisiensi yang ingin dicapai pemerintah dari agenda tersebut.
Baca Juga:
Namun, belum dapat dipastikan seberapa besar dampaknya secara khusus terhadap Pertamina dan PLN.
Pemerintah belum mengumumkan jumlah entitas di bawah kedua perusahaan tersebut yang menjadi sasaran, model konsolidasinya, dampak terhadap tenaga kerja, maupun apakah ada bisnis tertentu yang akan dilepas.
Karena itu, instruksi pemangkasan anak-cucu perusahaan belum dapat diartikan bahwa seluruh anak perusahaan Pertamina atau PLN akan ditutup.
Baca Juga:
Skema yang selama ini digunakan pemerintah dalam transformasi BUMN beragam, mulai dari penggabungan perusahaan dengan fungsi serupa, restrukturisasi, divestasi, sampai likuidasi entitas yang dinilai tidak lagi diperlukan.
Selain restrukturisasi perusahaan, rapat di Hambalang turut membahas sektor energi.
Simon Aloysius Mantiri melaporkan perkembangan penerapan mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan pada Juli 2026 serta kesiapan infrastruktur Pertamina untuk mendukung rencana mandatori bioetanol pemerintah.
Baca Juga:
Pertemuan tersebut juga diikuti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
Dengan instruksi terbaru tersebut, agenda perampingan BUMN kini memasuki tahap yang lebih spesifik pada struktur internal perusahaan negara besar.
Pertamina dan PLN menjadi dua perusahaan yang secara eksplisit disebut Presiden, sementara rincian entitas yang akan terkena konsolidasi masih menunggu keputusan lanjutan pemerintah.
Baca Juga:
