Palopo – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli, memimpin langsung kegiatan peninjauan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Langkah ini diambil sebagai upaya pengendalian dan pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan ini mengalami lonjakan antrean di wilayah Kota Palopo.
Kegiatan pemantauan tersebut dilaksanakan pada Senin (02/02/2026).
Baca Juga:
Dalam tinjauan lapangan ini, Zulkifli didampingi oleh Kabag Ops Polres Palopo, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kominfo Palopo, serta jajaran instansi terkait lainnya.
Tim gabungan bergerak menyikapi fenomena antrean kendaraan yang mengular panjang di berbagai SPBU.
Di sela-sela kunjungannya, Pj. Sekda Palopo mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan berita atau rumor yang belum jelas kebenarannya.
Baca Juga:
Isu mengenai kelangkaan BBM maupun kenaikan harga disinyalir menjadi pemicu utama kepanikan warga.
Selain itu, Zulkifli juga meminta warga agar tidak mudah percaya dengan isu-isu liar yang beredar terkait rencana penutupan akses wilayah secara total (lockdown) yang disebut-sebut akan membatasi mobilitas masyarakat.
“Kami imbau masyarakat agar tetap tenang, jangan panik, dan jangan percaya dengan berita hoaks. Isu penutupan akses dan pembatasan mobilitas masyarakat itu tidak benar,” tegas Zulkifli.
Baca Juga:
Ia berharap pemantauan yang dilakukan pemerintah terkait stok pasokan, rekomendasi penyaluran, serta pelayanan kepada pengguna kendaraan yang layak mengisi BBM di SPBU dapat dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas.
Hal senada disampaikan oleh Kabag Ops Polres Palopo, Jon P., yang turut serta dalam pemantauan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU di wilayah Kota Palopo ini murni respons cepat pemerintah dan kepolisian terhadap antrean yang tidak wajar.
Baca Juga:
“Dari hasil pengecekan tim ini, tidak ada pengurangan kuota dari depot Pertamina. Antrean ini disebabkan adanya kepanikan masyarakat atau panic buying, karena terprovokasi informasi di media sosial bahwa akan ada lockdown dan BBM akan langka,” ungkap Kabag Ops.
Ia menegaskan bahwa segala informasi provokatif tersebut adalah bohong. Pihak kepolisian dan pemerintah menjamin pengawasan ketat agar roda perekonomian tetap berjalan lancar.
“Semua isu itu tidak benar. Pemerintah mengimbau agar masyarakat jangan panik dan jangan percaya dengan berita-berita hoaks bahwa BBM akan langka. Pemerintah akan tetap menyuplai sebagaimana kebutuhan masyarakat. Itu akan tetap terpenuhi dan kami akan tetap melakukan pengawasan,” pungkasnya.
Baca Juga:
