Nasional – Pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden belum ditentukan setelah pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih melalui sidang paripurna.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden sejak MPR mengirimkan surat permintaan resmi.
Baca Juga:
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani dalam konferensi pers, Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden.
Muzani menyatakan penghitungan waktu tersebut dimulai setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang.
Baca Juga:
“Sejak hari ini, jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” ujar Muzani.
Pimpinan MPR telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran.
Hasilnya, rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Baca Juga:
Rapat tersebut akan membahas empat agenda, yakni penetapan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden, pengiriman surat permintaan dua calon kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi persyaratan calon, serta pembentukan tim ad hoc penyusun rancangan ketetapan MPR.
Keputusan mengenai tahapan tersebut akan menjadi dasar bagi MPR untuk memulai proses pemilihan pengganti Gibran.
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Baca Juga:
Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pengganti Gibran tidak ditentukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan dipilih oleh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.
Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Baca Juga:
Pasal 46 ayat (2) UU MD3 mengatur bahwa Presiden harus menyerahkan dua calon beserta dokumen persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.
Ketentuan tersebut menggunakan patokan waktu sebelum pelaksanaan sidang, sementara Muzani dalam penjelasannya menyebut tenggat 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan.
Setelah dua nama diterima, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon.
Baca Juga:
Selanjutnya, anggota MPR memilih satu dari dua kandidat melalui pemungutan suara.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Apabila kedua calon memperoleh suara sama banyak, pemungutan suara diulang satu kali.
Baca Juga:
Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (7) UU MD3.
Hingga Kamis (12/11/2026), belum terdapat pengumuman resmi dari Presiden Prabowo maupun MPR mengenai dua nama yang akan diajukan sebagai calon wakil presiden.
Kewenangan mengusulkan dua kandidat berada pada Presiden.
Baca Juga:
MPR kemudian menjalankan proses pemeriksaan persyaratan dan pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengunduran diri Gibran terjadi setelah munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR terkait polemik dokumen pendidikannya.
DPR sebelumnya menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan tersebut pada Kamis (12/11/2026).
Baca Juga:
Namun, agenda itu dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
