Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu menyerahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting kepada DPRD dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD pada Selasa (24/06/2025)..
Dua ranperda tersebut mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025–2029.
Dalam pidato pengantarnya, Bupati Luwu, Patahudding, menyampaikan bahwa realisasi APBD 2024 menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan konsisten.
Baca Juga:
Total pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp1,598 triliun, yang terdiri dari PAD sebesar Rp181 miliar, pendapatan transfer Rp1,353 triliun, dan pendapatan sah lainnya Rp64 miliar lebih.
Realisasi belanja daerah mencapai Rp1,597 triliun, dengan rincian belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
Sementara itu, pembiayaan daerah mencatat penerimaan Rp32 miliar dari SILPA dan pengeluaran Rp5 miliar, menyisakan surplus anggaran Rp28 miliar.
Baca Juga:
“Diraihnya kembali opini WTP dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya mencerminkan bahwa laporan keuangan Pemkab Luwu bebas dari salah saji material dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah,” jelas Bupati Luwu.
Dalam dokumen RPJMD 2025–2029, Pemkab Luwu menargetkan visi “Luwu Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis” melalui 7 misi utama, 8 tujuan, dan 21 sasaran strategis pembangunan daerah.
Fokus pembangunan dituangkan dalam 7 prioritas, termasuk ekonomi lokal, layanan publik bermartabat, SDM unggul, kedaulatan pangan (Luwu Mappatuwo), infrastruktur merata, desa mandiri, serta lingkungan tangguh dan sehat (Luwu Lestari).
Baca Juga:
Pemkab Luwu juga memaparkan enam program prioritas yang telah dijalankan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan, seperti layanan administrasi berbasis kecamatan, internet gratis di ruang publik, seragam dan perlengkapan sekolah gratis, layanan kesehatan berbasis E-KTP, serta pembebasan PBB bagi kelompok masyarakat tertentu.
Penyerahan Ranperda ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
Baca Juga:
