Nasional – Pemerintah resmi mengundur jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Februari 2025.
Pengunduran ini berkaitan dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) serta pertimbangan efisiensi yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa dengan MK akan digabung dengan yang lolos dari putusan dismissal.
Baca Juga:
“Kita ingin proses ini lebih efisien. Presiden menginginkan agar tidak ada jeda yang terlalu jauh antara pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa dengan yang sedang menunggu putusan dismissal,” ujar Tito, Jumat (31/1).
Pelantikan kemungkinan akan digelar antara 18 hingga 20 Februari 2025, namun masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat.
Keputusan ini juga mempertimbangkan hasil rapat antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu yang akan digelar pada 3 Februari 2025.
Baca Juga:
Selain itu, MK telah mempercepat pembacaan putusan dismissal sengketa Pilkada dari jadwal awal 11-13 Februari menjadi 4-5 Februari.
Keputusan ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kembali jadwal pelantikan dengan lebih efisien.
Sementara itu, sejumlah daerah yang sebelumnya bersiap untuk pelantikan pada awal Februari kini menunggu kepastian dari pusat. Kepala Biro Pemerintahan Kalimantan Utara, Taufik Hidayat, mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi terkait jadwal baru.
Baca Juga:
“Secara kesiapan, daerah sudah siap melaksanakan pelantikan kapan pun, tinggal menunggu kepastian jadwalnya dari pusat,” ujar Taufik.
Komisi II DPR juga mengindikasikan kemungkinan perubahan jadwal pelantikan berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar awal Februari.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda menegaskan bahwa keputusan final akan dibuat setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan administratif.
Baca Juga:
Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pelantikan kepala daerah bisa berlangsung lebih efisien tanpa menghambat jalannya pemerintahan di daerah yang telah memiliki pemenang Pilkada 2024.
