Showing posts by category Nasional. Show all posts
Syarat Masuk TNI bagi Dayak Pedalaman Akan Disesuaikan, Ini Arahan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto meminta penyesuaian syarat rekrutmen TNI bagi masyarakat suku Dayak pedalaman untuk memperluas akses pengabdian sebagai prajurit.
Bitcoin Halal atau Haram? Ini Keputusan Muktamar ke-35 NU
Muktamar ke-35 NU menetapkan Bitcoin sah sebagai aset digital dalam perspektif fikih, namun tetap dilarang sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia.
3.515 Dapur MBG Belum Punya Sertifikat Sanitasi, 455 Bakal Ditutup Permanen
Pemerintah menutup permanen 455 dapur Makan Bergizi Gratis dan memberhentikan 249 kepala unit akibat pelanggaran standar keamanan pangan dan disiplin kerja.
MK Hapus Pasal Penghinaan Pemerintah, Kritik Kini Tak Lagi Bisa Dipidana
Mahkamah Konstitusi resmi membatalkan pasal penghinaan pemerintah dan lembaga negara dalam KUHP baru karena dinilai mengancam kebebasan berpendapat masyarakat.
Kuota Belum Habis Tak Boleh Hangus, Operator Seluler Wajib Patuhi Aturan Komdigi
Komdigi mewajibkan operator seluler melindungi sisa kuota internet pelanggan. Sisa kuota tidak boleh hangus dan pelanggan kini berhak memilih mekanisme perlindungannya.
Praperadilan Febrie Ditolak, Hakim Nilai Dua Alat Bukti Terpenuhi
PN Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Febrie Adriansyah terkait kasus TPPU. Status tersangka dan penahanan mantan Jampidsus tersebut dinyatakan sah.
Prabowo Sebut “Ubi Bombing”, BRIN Kini Kaji Tepung Singkong untuk Padamkan Karhutla
BRIN tengah mengkaji potensi tepung singkong sebagai material pemadam karhutla. Inovasi yang disebut Presiden Prabowo sebagai 'ubi bombing' ini masih dalam tahap riset.
SMSI Perkuat Peran Media di Desa Lewat Newsroom Jaga Desa
SMSI resmi mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa untuk memperkuat pembangunan desa. Hashim Djojohadikusumo hadir memberikan apresiasi dan dukungan penuh.
Tiga Presiden, 18 Tahun Menunggu: Panjangnya Jalan RUU Perampasan Aset
Setelah 18 tahun tertunda, DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung pada 15 Desember 2026. Akankah ini menjadi akhir perjalanan panjang regulasi pemberantasan korupsi?
RUU Perampasan Aset Ditarget Sah 15 Desember
Pimpinan DPR RI berkomitmen menuntaskan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 dan siap mundur jika gagal memenuhi janji tersebut kepada massa AMPB.
