Nasional – Tiga jari terangkat di tengah kerumunan mahasiswa yang berdemonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Bagi sebagian orang, gerakan itu mungkin terlihat sederhana.
Namun, bagi mereka yang mengenal kisah Katniss Everdeen dalam The Hunger Games, salam tersebut menyimpan pesan tentang kebebasan, solidaritas, dan keberanian menghadapi kekuasaan.
Baca Juga:
Simbol yang dahulu hanya dikenal dalam dunia fiksi itu kembali memperoleh makna politik ketika mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (20/10/2026).
Bukan sekadar mengangkat tiga jari, sejumlah demonstran bahkan membawa poster bergambar Katniss Everdeen, tokoh utama The Hunger Games, dengan pesan tentang revolusi dan ketidakpercayaan terhadap kekuasaan.
Kemunculan simbol tersebut menjadi salah satu gambaran menarik tentang bagaimana budaya populer dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan kegelisahan politik.
Baca Juga:
Di Indonesia, salam tiga jari kini memperoleh konteks tersendiri.
Ia muncul ketika mahasiswa menyuarakan persoalan ekonomi, kebakaran hutan, kebebasan berekspresi, hingga tuntutan akuntabilitas pemerintah.
Berdasarkan laporan Katadata, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Sadar atau Seruan Kedaulatan Rakyat menggelar aksi di Tugu Tani pada Selasa (20/10/2026).
Baca Juga:
Dalam demonstrasi tersebut, Koordinator Sosial dan Politik BEM Universitas Indonesia (UI), Hafidz Hernanda, meminta peserta aksi mengangkat tiga jari sebagai bentuk protes terhadap jalannya pemerintahan.
“Tiga jari ini adalah lambang kemarahan kita dan kekecewaan kita, lambang perlawanan masyarakat atas pemimpin yang gagal,” ujar Hafidz dalam orasinya, sebagaimana dikutip dari Katadata.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gerakan tiga jari dalam demonstrasi di Jakarta bukan sekadar meniru adegan film.
Baca Juga:
Simbol itu secara sadar digunakan untuk menyampaikan kritik politik, sekaligus membangun rasa kebersamaan di antara peserta aksi.
Laporan JPNN juga mencatat adanya poster Katniss Everdeen yang dibawa demonstran.
Salah satunya memuat pesan “The Revolution is About All of Us”, yang berarti revolusi menyangkut semua orang.
Baca Juga:
Pesan pada poster itu mencerminkan cara sebagian peserta aksi memaknai perlawanan sebagai persoalan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.
Dalam novel The Hunger Games karya Suzanne Collins, salam tiga jari sebenarnya bermula dari tradisi penghormatan masyarakat District 12.
Gestur tersebut digunakan untuk menyampaikan rasa terima kasih, kekaguman, dan perpisahan kepada seseorang yang dicintai.
Baca Juga:
Maknanya berubah ketika Katniss menggunakan salam itu untuk menghormati Rue, peserta muda yang meninggal dalam pertandingan Hunger Games.
Di tengah arena yang dirancang untuk mempertontonkan kekerasan, Katniss justru memperlihatkan kepedulian dan penghormatan terhadap sesama manusia.
Sikap tersebut memiliki arti penting karena Capitol, pemerintahan otoriter dalam cerita, berusaha mengendalikan masyarakat melalui ketakutan dan pertunjukan kekuasaan.
Baca Juga:
Penghormatan Katniss kepada Rue kemudian berkembang menjadi salah satu simbol solidaritas masyarakat Panem.
Adapun Mockingjay, burung yang menjadi identitas Katniss, memiliki sejarah berbeda.
Burung fiktif itu lahir dari persilangan Jabberjay, makhluk hasil rekayasa Capitol yang digunakan sebagai alat mata-mata, dengan Mockingbird.
Baca Juga:
Keberadaan Mockingjay menjadi ironi karena sesuatu yang semula berasal dari proyek pengawasan justru berkembang menjadi simbol yang tidak dapat dikendalikan kekuasaan.
Dalam wawancara peringatan sepuluh tahun The Hunger Games bersama penerbit Scholastic, Suzanne Collins menjelaskan makna universal di balik lambang tersebut.
“There’s something universal about the imagery, the captive bird gaining freedom,” kata Collins.
Baca Juga:
Bagi Collins, gambaran burung yang memperoleh kebebasan setelah berada dalam keterkurungan menjadi salah satu kekuatan utama simbol Mockingjay.
Ketika kedua simbol tersebut muncul kembali dalam aksi demonstrasi Indonesia, maknanya mengalami penyesuaian sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Demonstrasi pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berlangsung ketika Indonesia menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kesehatan serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga:
Aksi mahasiswa tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga dilaporkan terjadi di Bandung, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Makassar.
Menurut laporan Channel News Asia dan The Jakarta Post, demonstran menyoroti penanganan kebakaran hutan, kabut asap, tekanan biaya hidup, serta kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab sejumlah persoalan masyarakat.
Greenpeace Indonesia juga menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Selasa (20/10/2026), dengan membentangkan spanduk yang menuntut pemerintah menangani krisis iklim dan menurunkan biaya hidup.
Baca Juga:
Dalam keterangan resminya, Greenpeace menilai krisis ekologis telah memperburuk tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada pendapatan harian.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kritik masyarakat tidak hanya berkaitan dengan persaingan politik, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar, seperti udara bersih, kesehatan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak.
Isu inilah yang memberikan kedalaman baru terhadap simbol Mockingjay.
Baca Juga:
Dalam cerita The Hunger Games, masyarakat distrik berjuang menghadapi sistem yang mereka anggap tidak adil.
Sementara dalam konteks Indonesia, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggunakan simbol serupa untuk menyampaikan tuntutan atas kebijakan negara.
Keduanya tentu tidak dapat disamakan secara langsung.
Baca Juga:
Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional dengan pemilihan umum, lembaga perwakilan, dan mekanisme pengawasan kekuasaan.
Panem adalah dunia fiksi yang diperintah melalui sistem represif dan pertandingan mematikan.
Namun, kesamaan pada tingkat simbolik dapat ditemukan dalam satu persoalan: bagaimana suara masyarakat berhadapan dengan keputusan penguasa, dan apakah kritik mendapatkan ruang yang semestinya.
Baca Juga:
Perdebatan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat semakin mengemuka setelah Amnesty International Indonesia menerbitkan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Senin (19/10/2026).
Organisasi hak asasi manusia tersebut memberikan penilaian kritis terhadap kondisi kebebasan sipil, penanganan demonstrasi, dan perlindungan terhadap pembela HAM.
Berdasarkan pemantauan Amnesty selama 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026, setidaknya 406 pembela HAM dilaporkan mengalami serangan dalam berbagai bentuk, termasuk pelaporan polisi, kriminalisasi, dan kekerasan fisik.
Baca Juga:
Amnesty juga mencatat sedikitnya 6.003 orang ditangkap dalam rangkaian aksi protes sepanjang 2025–2026, dengan 4.210 di antaranya dibebaskan tanpa dakwaan.
Angka-angka tersebut merupakan hasil pemantauan Amnesty dan perlu dibaca sebagai temuan organisasi tersebut, bukan sebagai putusan pengadilan yang menetapkan seluruh tindakan aparat melanggar hukum.
Penilaian mengenai demokrasi Indonesia juga tercermin dalam laporan Freedom House bertajuk Freedom in the World 2026.
Baca Juga:
Lembaga pemantau demokrasi internasional tersebut memberikan Indonesia skor 56 dari 100 dan menempatkannya dalam kategori Partly Free atau bebas sebagian.
Freedom House mengakui kemajuan demokrasi Indonesia sejak reformasi 1998, termasuk pergantian pemerintahan secara damai dan keberagaman politik.
Namun, lembaga itu juga menyoroti korupsi, diskriminasi, konflik Papua, dan penggunaan sejumlah ketentuan hukum yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.
Baca Juga:
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan demokrasi Indonesia tidak dapat dinilai hanya dari keberlangsungan pemilu, tetapi juga dari perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan kritik di antara dua pemilu.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan terus melakukan langkah penanganan terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Melalui keterangan Sekretariat Kabinet yang dipublikasikan Kamis (22/10/2026), Presiden Prabowo meminta aparat terkait mengusut dugaan keterlibatan individu maupun korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan serta menindak pihak yang terbukti melanggar hukum.
Baca Juga:
Kementerian Kehutanan juga melaporkan pemberian sanksi administratif terhadap 32 perusahaan dan proses hukum terhadap 125 subjek hukum terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
Langkah tersebut menunjukkan adanya respons pemerintah, meskipun efektivitasnya tetap perlu dinilai berdasarkan penyelesaian kebakaran, pemulihan lingkungan, dan kondisi masyarakat terdampak.
Persepsi publik terhadap pemerintah pun tidak sepenuhnya seragam.
Baca Juga:
Survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 mencatat tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 64,8 persen, sementara tingkat kepuasan terhadap kinerjanya berada pada angka 55,3 persen.
Survei dengan 1.220 responden tersebut memperlihatkan bahwa kritik yang muncul di jalanan berlangsung bersamaan dengan masih adanya kepercayaan dari sebagian besar responden terhadap pemerintah.
Keberadaan warga yang mendukung pemerintah tidak menghapus hak pihak lain untuk mengkritik.
Baca Juga:
Sebaliknya, demonstrasi tidak otomatis dapat diartikan sebagai sikap seluruh rakyat Indonesia.
Di tengah kekhawatiran mengenai penyempitan ruang sipil, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting bagi kebebasan berpendapat.
Melalui Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Jumat (28/08/2026), MK menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Baca Juga:
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik serta menciptakan efek ketakutan dalam masyarakat.
Hakim Konstitusi Adies Kadir, ketika membacakan pertimbangan Mahkamah, menyebut adanya risiko “ancaman kriminalisasi atas kritik, evaluasi dan pendapat yang sah”.
Putusan tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat bukan semata-mata sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, melainkan hak konstitusional yang wajib dilindungi.
Baca Juga:
Dalam konteks demokrasi, kritik tidak selalu mencerminkan permusuhan terhadap negara.
Kritik dapat menjadi bentuk partisipasi warga dalam memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai hukum dan kepentingan masyarakat.
Namun, hak menyampaikan pendapat juga berjalan bersama kewajiban menghormati hak orang lain, menjaga keselamatan, serta menghindari kekerasan.
Baca Juga:
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam pernyataan resmi pada Jumat (23/10/2026), mengkritik dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan demonstrasi terkait kebakaran hutan di sejumlah daerah.
“Demo tersebut adalah bentuk solidaritas bagi jutaan warga yang terdampak asap akibat karhutla di Indonesia,” kata Usman.
Amnesty meminta pemerintah membuka ruang dialog dan mengutamakan pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan serta lingkungan hidup yang baik.
Baca Juga:
Di sisi lain, kepolisian menyatakan menghormati penyampaian pendapat secara damai dan mengedepankan keselamatan ketika menangani aksi Greenpeace di Bundaran HI.
Kepolisian juga melaporkan bahwa demonstrasi mahasiswa di Tugu Tani pada 20 Oktober berlangsung kondusif dan berakhir dengan pembubaran massa secara tertib.
Perbedaan penilaian tersebut memperlihatkan pentingnya pemeriksaan yang independen terhadap setiap dugaan pelanggaran, sekaligus perlunya membedakan demonstrasi damai dari tindakan kekerasan yang dapat terjadi dalam suatu aksi.
Baca Juga:
Bagi masyarakat yang menyaksikan berbagai peristiwa tersebut, persoalannya bukan hanya siapa yang benar dalam perdebatan politik, tetapi bagaimana negara menjamin kritik dapat disampaikan tanpa mengabaikan keselamatan publik.
Dalam cerita The Hunger Games, Katniss Everdeen tidak memulai perjalanannya dengan keinginan menjadi pemimpin pemberontakan.
Ia hanya ingin melindungi orang-orang yang dicintainya.
Baca Juga:
Namun, tindakan sederhana yang didorong kepedulian terhadap sesama manusia justru mengubah dirinya menjadi simbol perlawanan.
Di situlah salah satu pesan paling kuat dari kisah Suzanne Collins.
Keberanian tidak selalu lahir dari keinginan menjatuhkan kekuasaan.
Baca Juga:
Terkadang, keberanian muncul ketika seseorang menolak berdiam diri melihat penderitaan orang lain.
Dalam konteks Indonesia, semangat serupa dapat ditemukan melalui berbagai bentuk partisipasi warga, mulai dari demonstrasi mahasiswa, advokasi lingkungan, kerja organisasi masyarakat sipil, hingga jurnalisme yang mengawasi penggunaan kekuasaan.
Bentuknya berbeda-beda, tetapi seluruhnya dapat berperan menjaga agar kepentingan masyarakat tidak hilang dalam proses pengambilan keputusan.
Baca Juga:
Kemunculan salam tiga jari dalam demonstrasi Oktober 2026 karena itu menarik untuk dipahami bukan sekadar sebagai ekspresi kemarahan.
Gestur tersebut juga dapat dibaca sebagai pengingat tentang pentingnya solidaritas, martabat manusia, dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kegelisahan.
Demokrasi Indonesia tidak harus dipandang sebagai Panem, dan setiap pejabat tidak otomatis dapat disamakan dengan Presiden Snow.
Baca Juga:
Persoalan yang lebih penting justru bagaimana Indonesia memastikan perbedaan pendapat tetap dapat diselesaikan melalui hukum, dialog, dan lembaga demokrasi yang berfungsi.
Sebab, kekuatan negara demokratis tidak hanya diukur dari kemampuannya menjalankan pemerintahan, tetapi juga dari kesediaannya mendengar suara yang tidak sejalan.
Pada akhirnya, Mockingjay mengingatkan bahwa harapan dapat bertahan di tengah tekanan.
Baca Juga:
Salam tiga jari mengajarkan bahwa penghormatan dan solidaritas dapat menjadi bahasa bersama ketika kata-kata dirasakan tidak lagi cukup.
Di jalanan Jakarta, simbol dari dunia fiksi itu telah memperoleh kisah baru.
Dan bagi Indonesia, pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah masyarakat membutuhkan Katniss Everdeen.
Baca Juga:
Melainkan apakah negara dan masyarakat mampu membangun demokrasi yang membuat setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh keadilan, serta mempertahankan martabatnya tanpa harus menjadi simbol perlawanan terlebih dahulu.
